Sistem
ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan atas lima sila dalam
Pancasila. Pada umumnya sistem ini adalah sistem ekonomi campuran, namun
Indonesia menetapkan nama yang lebih spesifik dan atas dasar landasan negara.
Dinamakan sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi
kapitalisme dan sosialisme. Menurut pandangan lain menyebutkan bahwa sistem
ekonomi campuran mengikuti ekonomi pasar bebas dan dapat diintervensi oleh
pemerintah sehingga terjadi keseimbangan dan bersifat fleksibel.
Dilihat
dari sejarahnya, sistem ekonomi Pancasila ini diterapkan pada saat Indonesia
merdeka. Ekonomi Pancasila diatur dalam UUD 1945 yang memerhatikan kepentingan
masyarakat dan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi,
demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan dan keadilan. Sistem
ekonomi Pancasila juga dibangun atas dasar nilai-nilai yang tertanam dalam diri
setiap bangsa Indonesia, yang berasal dari nilai-nilai agama, kebudayaan,
adat-istiadat, atau norma-norma yang membentuk perilaku ekonomi masyarakat
Indonesia.
Karakteristik
sistem ekonomi Pancasila ada lima yaitu :
1. Dikembangkannya
koperasi
2. Adanya
komitmen pemerataan
3. Lahirnya
kebijakan ekonomi yang nasionalis
4. Perencanaan
yang terpusat
5. Pelaksanaannya
secara desentralisasi
Dapat
diketahui perbedaan-perbedaan sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi
kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme mementingkan kepentingan setiap
individu sedangkan sistem ekonomi Pancasila tidak. Berbeda pula dengan
sosialisme yang tidak mengakui adanya kepemilikan individu, sedangkan sistem
ekonomi Pancasila tidak seperti itu juga. Keunggulannya adalah pemerataan
ekonomi antara individu dengan negara.
Bila
dilihat dari faktanya, terjadi kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dalam
setiap wilayah di Indonesia. Pasalnya, pendapatan per kapita setiap daerah di
Indonesia berbeda-beda. Contohnya seperti pendapatan per kapita antara warga
DKI Jakarta dengan Yogyakarta, Sumatera Utara dengan Bengkulu, Sulawesi Selatan
dengan Sulawesi Utara, Papua Barat dengan Papua Timur, Kalimantan Barat dengan
Kalimantan Timur. Hal tersebut dikarenakan masih adanya ketidak adilan antara
setiap individu di Indonesia. Terjadinya praktik sistem ekonomi kapitalisme
bagi para masyarakat berpenghasilan tinggi serta praktik sistem ekonomi
sosialisme bagi masyarakat pedesaan. Memang benar adanya sistem desentralisasi
yang bertujuan untuk mengembangkan daerah agar setiap daerah dapat mandiri,
tetapi faktanya lapangan usaha di daeerah terpencil sangat langka dan tidak
variatif karena sumber daya manusia dan sumber daya modal yang kurang memenuhi.
Pada
awal pengertian perekonomian Pancasila disebutkan bahwa sistem ekonomi
pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan atas lima sila dalam Pancasila
itu adalah kebohongan belaka. Banyak kasus yang menjadi perbincangan dalam
media massa serta dalam kalangan masyarakat Indonesia sendiri seperti korupsi
yang merajalela, penggelapan dana dan pajak, penyuapan, demonstrasi yang
menyebabkan mogok kerja, perampokan, pencurian, dan transparansi keluar
masuknya APBN maupun APBD karena sistem ekonomi Pancasila yang tidak berjalan
dengan baik. Sistem desentralisasi juga yang membuat setiap pemerintah daerah
mampu melakukan hal tersebut yang menyebabkan pendapatan per kapita setiap
wilayah berbeda-beda. Karena praktik sistem ekonomi kapitalisme tersebut,
banyak rakyat yang berpenghasilan rendah merasakan penindasan secara fisik
maupun sosial. Solusi yang ditawarkan Pemerintah tidak dapat membuat mereka
dapat memperbaiki kehidupan mereka. Apalagi yang terjadi dalam masyarakat
pedalaman yang tidak mengerti adanya hal-hal tersebut sehingga pendapatan
setiap wilayah berbeda-beda. Pengaruh eksternal seperti globalisasi dan
kemajuan teknologi yang sangat cepat juga membuat masyarakat tersebut semakin
terkucilkan dan smakin tertindas. Banyak masyarakat berpenghasilan tinggi yang
memanfaatkan hal-hal tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri. Hal-hal tersebut
juga tidak sesuai dengan karakteristik sistem ekonomi Pancasila yang telah
ditetapkan. Koperasi juga sebagian besar diminati oleh masyarakat
berpenghasilan rendah, sedangkat yang berpenghasilan tinggi bermain di bank.
Dari
penjelasan di atas dapat saya katakan bahwa sistem ekonomi Pancasila di
Indonesia harus dilakukan perbaikan. Perbaikan yang saya maksud disini adalah
perbaikan dalam pelaksaannya, bukan perbaikan sistemnya. Sistem yang dibuat
oleh para pejabat terdahulu sudah baik, tetapi hanya tidak sesuai ekspektasi.
Solusi yang dapat saya berikan adalah pemerintah harus memberikan sosialisasi
bagi masyarakat pedesaan atau masyarakat berpenghasilan rendah agar mengerti
sistem ekonomi yang diterapkan di Indoensia. Kemudian memberikan pelatihan bagi
mereka dan lapangan pekerjaan yang layak. Yang terpenting juga adalah merubah
sifat atau watak setiap individu di Indonesia agar dapat mengaplikasikan sistem
ekonomi Pancasila dengan baik dan sesuai dengan jalur yang terlah diciptakan.
Pengawasan juga perlu dilakukan agar desentralisasi dapat berjalan dengan baik.
Bila sudah dilakukan, maka pemerataan ekonomi agar terjamin dengan baik.
Pemerintah juga harus befikir agar tidak terjaid ketimpangan, harus mencegah
adanya urbanisasi, lokasi lapangan kerja sesuai dengan tanah ataupun letak yang
telah ditetapkan. Semua itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dan kemudian
dari Pemerintah. Pengembangan koperasi juga dapat dikatakan kurang, agar
masyarakat Indonesia dapat beralih dari bank ke koperasi dengan cara menambah
fasilitas maupun fitur-fitur baru agar menumbuhkan minat masyarakat
berpenghasilan tinggi untuk menabung ataupun menginvestasi dalam koperasi.
Kesimpulan
yang saya dapatkan adalah bahwa sistem ekonomi Pancasila menurut saya tidak
relevan karena tidak sesuai dengan aplikasi yang sekarang terjadi. Saya
menawarkan beberapa solusi agar Pemerintah dapat berpikir dan menumbuhkan jiwa
Pancasila dalam diri mereka. Dengan melakukan hal tersbut, saya yakin 99,9%
sistem ekonomi Pancasila dapat berjalan sesuai yang dicita-citakan.
No comments:
Post a Comment